MP, SIAK – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau menanggapi terkait beredarnya video pernyataan Bupati Siak, Afni Zulkifli, usai pertemuannya dengan perwakilan manajemen PT Seraya Sumber Lestari (SSL), Sabtu (23/08/2025) lalu di Pekanbaru.
Sebelumnya, pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dan unsur Pentahelix digelar pada Kamis (21/08/2025), salah satunya dihadiri oleh APHI. Pertemuan tersebut membahas konflik lahan dan kehutanan yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak.
Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, menjelaskan bahwa usai forum tersebut, pihaknya menawarkan fasilitasi pertemuan antara Bupati Siak dan perwakilan PT SSL guna mencari jalan tengah atas konflik yang terjadi. Namun, usai pertemuan, beredar sebuah video berdurasi 4 menit 49 detik di media sosial, menampilkan pernyataan Bupati Afni yang menyebut pertemuan itu berlangsung hanya 10 menit dan berakhir dalam ketegangan.
“Petinggi PT SSL yang menemui saya sepertinya tak punya tata krama. Kita akan perjuangkan agar izin mereka bisa di-addendum atau bahkan dicabut,” ujar Bupati Afni dalam video tersebut.
Merespons hal itu, Muller menegaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat informal dan bertujuan mencari solusi terbuka atas konflik lahan yang sedang berlangsung.
“Pertemuan ini merupakan inisiatif kami agar ada titik terang atas persoalan ini. Formatnya non-formal agar suasananya lebih cair,” kata Muller pada media (25/08/2025).
Ia menambahkan, pihak yang hadir mewakili PT SSL dalam pertemuan tersebut bukan pemilik saham, melainkan salah satu manajemen perusahaan. Dalam pembicaraan awal, Bupati Siak sempat menyampaikan niat memfasilitasi perluasan lahan produksi PT SSL seluas 2.000 hektare.
Tak hanya itu, Bupati Afni juga mengusulkan agar PT SSL menyetujui pendekatan Restorative Justice terhadap para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan dan pembakaran fasilitas PT SSL.
Menanggapi usulan tersebut, kata Muller, pihak PT SSL menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Muller juga mengungkapkan, pihak PT SSL menyampaikan bahwa penyerangan terhadap kantor dan fasilitas perusahaan saat itu menyebabkan kerusakan parah serta trauma mendalam, termasuk di kalangan anak-anak dan keluarga karyawan. Bahkan, salah satu manajer perusahaan disebut meninggal dunia karena trauma dan tidak mendapat penanganan medis akibat klinik perusahaan yang ikut dibakar massa.
“Dengan dasar itu, pihak manajemen berharap semua pihak menghormati proses hukum agar tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, khususnya di Kabupaten Siak,” tambah Muller.
Ia membenarkan bahwa pertemuan berlangsung singkat dan berakhir tanpa kesepakatan. Menurutnya, hal ini karena PT SSL merasa tidak diberi ruang untuk menjelaskan posisi dan persoalan yang mereka hadapi.
“Tidak ada aksi saling membentak seperti yang disebut dalam video. Hanya saja, karena tidak ada titik temu, pihak Bupati menyatakan pertemuan ini deadlock dan tidak perlu dilanjutkan. Maka, pihak PT SSL memutuskan meninggalkan lokasi karena merasa pembicaraan tidak berjalan dua arah,” tegas Muller, yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
