MP, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota menggelar Rapat Paripurna terkait keputusan dewan tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2023.
Rapat Paripurna itu berlangsung Senin (10/6/2024) dan dihadiri Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama, Tengku Azwendi, dan Nofrizal. Turut hadir Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution beserta asisten, seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Pekanbaru.
Dalam sambutannya, Risnandar Mahiwa menyebutkan ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD kepada Pemko Pekanbaru.
“Rekomendasi itu akan kita tindak lanjuti. Saya pikir ini memang kegiatan yang rutin dan menjadi tanggungjawab DPRD dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah di tahun sebelumnya,” ucapnya seraya menambahkan tentunya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Menurut Pj Walikota, akuntabilitas itu tentu perlu disampaikan. Dan tentu ini sudah cukup baik, semua ini sudah dibahas dan cukup lama terhadap koreksi-koreksi yang ada, dan hingga hari ini akhirnya rangkaian itu kita selesaikan.
Terdapat beberapa rekomendasi atau catatan yang disampaikan DPRD terhadap LKPj Pemko Pekanbaru. Di antaranya tambal sulam jalan rusak yang tidak efektif, jalan rusak akibat galian PDAM, IPAL.
Lalu ada juga peningkatan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang terintegrasi dan memadai masih perlu dikembangkan.
Pemko diminta untuk menyediakan sarana pendukung seperti infrastruktur sistem jaringan transportasi. Termasuk juga program rumah layak huni, yang menempati rumah layak huni bukanlah pemilik rumah. DPRD menilai kawasana yang terintegrasi dengan rumah layak huni belum tersedia dengan baik.
Bahkan Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Kota Pekanbaru juga menemukan ketidaksingkronan antara pagu yang disajikan dalam LKPJ dengan anggaran yang tertuang di APBD tahun 2023. * (Galeri)