MP, PEKANBARU – Massa pengunjukrasa dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau menggelar aksi damai di gerbang masuk Gedung DPRD Provinsi, Selasa (15/08/2023).
Ketika diwawancara wartawan, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Devitra mengingatkan, tidak sesederhana minyak Riau diambil, lalu Participating Interest (PI) selesai. Ada turunan turunan PHR lakukan sehingga dapat menyejahterakan masyarakat Riau.
”Kalau kita anggap PI itu selesai, maka apa yang kita dapatkan. Mereka sewa gedungnya saja Rp328 M, kita masyarakat Riau cuma dapat Rp800 miliar,” ucapnya.
Davitra merasa miris, untuk sewa gedung PHR per tahun mencapai Rp328 miliar, sementara dana ”PI” yang dikucurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petrolium Rokan (RPR) hanya Rp800 miliar per tahun.
”Ini prilaku prilaku yang kami anggap. Indikasi, mengeruk minyak Riau tapi untuk memperkaya mereka yang ada di PHR sana. Kami duga begitu dia Bang,” tegasnya.
Terlepas soal itu, berapa besar PI yang masuk ke BUMD ditunjuk lalu digunakan untuk kesejahteraan masyrakat Riau, Davitra memastikan belum ada sepersen pun.
”Kita pernah tanya kepada kawan kawan yang ada di DPRD Riau. Itu belum. Sehingga berpotensi, katanya, Rp1,3 T (triliun, Red) kita defisit anggaran pada tahun ini,” ungkapnya.
Seperti diketahui, aksi DPD KNPI Riau terkait keberadaan PHR sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya, massa KNPI ini juga menggelar aksi di gerbang Gedung Kejati Riau.
Di sini, mereka menuntut Kejati Riau mengusut tuntas dugaan korupsi tender di PHR, salah satunya proyek pengadaan tiang tiang listrik di operasional BUMN yang mengambilalih pekerjaan PT Chevron Pacific Indonesia di Block Rokan ini. * (DW Baswir)