MP, PEKANBARU – Mendagri Tito Karnavian diminta mengevaluasi kinerja Penjabat Walikota (Pj Wako) Pekanbaru Muflihun. Pasalnya, jangankan untuk menuntaskan persoalan klasik kota ini, seperti sampah dan banjir, untuk meninjau ulang kenaikan tarif parkir saja yang bersangkutan tidak mampu.
”Kita meminta kepada pihak Kementrian Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan mengganti Pj Walikota Pekanbaru. Karena Kita melihat dan menilai secara umum memang ketidak mampuaan Pj Walikota memimpin Kota Pekanbaru ini,” kata Kori Fatnawi Syihab, S.H., Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW Himmah) Provinsi Riau kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Ketidakmampuan Pj Walikota Pekanbaru ini, imbuh Kori, sudah terlihat dalam 4 (empat) bulan berjalan kepemimpinan birokrat yang akrab disapa Uun itu. Ini terlihat dari kegiatan seremonial berlebihan. Sementara persoalan sampah, banjir, drainase, jalan jalan yang berlobang masih perlu mendapatkan perhatian yang bersangkutan.
Ditambahkan Kori, untuk persoalan meninjau ulang Perda soal kenaikan tarif parkir saja, Pj Wako terlihat lempar tangan, menyebut itu kebijakan Wako Pekanbaru sebelumnya, Dr Firdaus, S.T., M.T.
”Kenaikan tarif parkir ini berdasarkan SK Walikota Pekanbaru yang lama, ini adalah sebuah jawaban yang menggelikan sekaligus membingungkan. Sehingga pada akhirnya kita menilai ini sebagai ketidakmampuan beliau dalam menjalankan amanah sebagai Pj Walikota Pekanbaru. Untuk kebaikan Pekanbaru sekali lagi kita minta Mendagri untuk evaluasi dan mengganti Muflihun,” katanya menyarankan.
Kori menambahkan bahwa dengan sikap Walikota seperti ini kami menduga adanya kepentingan dan permainan dan kolaborasi dengan pihak ketiga selaku pengusaha parkir Pekanbaru.
Alumnus santri Pondok pesantren Darel Hikmah Pekanbaru menilai, kenaikan tarif parkir yang berkisar 100 persen itu merupakan bentuk arogansi pemerintah Kota Pekanbaru dan ketidakpedulian Pj Walikota Pekanbaru Muflihun.
Padahal, saat ini masyarakat tengah menghadapi kondisi ekonomi yang terpuruk. Ditambah lagi kenaikan BBM oleh pemerintah. Sehingga kenaikan tarif parkir ini tentunya nanti akan memicu kenaikan tingkat inflasi di Kota Pekanbaru.
”Ini tidak sesuai dengan harapan Mendagri yang meminta agar semua Kepala Daerah menekan tingkat Inflasi di daerahnya masing masing, agar tetap di bawah angka 5 persen,” kata Kori.
Himmah Provinsi Riau meminta kepada Pj Wako Pekanbaru untuk peka dengan kondisi masyarakat sekarang ini.
”Masyakarakat kita sudah susah Pak. Jika Bapak tak sanggup membantu masyarakat Pekanbaru sebaiknya segera letakkan jabatan secara terhormat,” pungkasnya. * (DW Baswir)