MP, PEKANBARU – Sesuai jadwal, Musyawarah Daerah (Musda) XIV DPD KNPI Provinsi Riau bakal digelar awal tahun ini.
Ketua Caretaker DPD KNPI Provinsi Riau Larshen Yunus dalam keterangan pers, Rabu (19/1/2022), membenarkan hal itu.
”Bursa calon ketua sudah kita buka siang tadi,” tutur salah satu pentolan Aktivis Anti Korupsi Riau di Graha YK (Doktor Yudi Krismen SH MH) Pekanbaru.
Menurut Larshen Yunus, pelaksanaan Musda KNPI Riau kali ini benar-benar untuk mempersatukan pemuda. Oleh karenanya sangat diharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bagi para senior dan pimpinan maupun pengurus Organisasi Kepemudaan (OKP) yang bernaung di dalam rumah besar DPD KNPI Provinsi Riau.
Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga mengajak, agar siapa-siapa saja yang berniat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I KNPI Provinsi Riau dapat mempersiapkan diri.
Bursa pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini, tentunya dengan segala bentuk persyaratan yang merujuk atas hasil dari pelaksanaan Kongres XV Pemuda/KNPI 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta.
Pelaksanaan Rapimda maupun Musda ini merupakan amanat Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nomor: 0114/DPP KNPI/XI/2021 tentang pengangkatan Caretaker DPD KNPI Provinsi Riau.
Alumni Fisipol Universitas Riau ini menegaskan diperlukan sinergitas antara OKP-OKP, DPD II Kabupaten Kota maupun Karataker DPD I KNPI Provinsi. Termasuk hubungan dengan pemerintah yang mesti terjalin satu sama lainnya.
”Kami yakin dan percaya dengan dilaksanakannya acara ini, upaya merawat silaturrrahim antar sesama Pemuda Riau dapat terwujud. Semoga saja,” pungkas Larshen Yunus yang juga menjabat sebagai Ketua PP GAMARI 5 periode ini.
Sebagai informasi tambahan, bahwa DPP KNPI yang berkantor di Gedung Pemuda Jalan HR Rasuna Said, Komplek GEMA Kuningan, Jakarta Selatan.
DPP KNPI ini merupakan pemegang Legitimasi yang sebenarnya, termasuk atas pengakuan Akta Kementerian Hukum dan HAM RI, karena selaku Plt Ketua Umum, Dian Assafri Nasa’i, para Wakil Ketua Umum beserta jajaran pengurus lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal, Samtidar E. Tomagola begitu selektif dalam mengurus segala sesuatu.
Termasuk soal prosedur administrasi Kepemudaan, mulai dari Akta Notaris yang dikeluarkan Kemenkumham RI, Akta dari Kemendagri, Peraturan Organisasi (PO) maupun AD/ART KNPI. * (rilis)