MP, PEKANBARU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuantan Singingi (Kuansing) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau untuk mengaudit anggaran Festival Pacu Jalur tahun 2022.
Pasalnya, anggaran yang dikucurkan untuk iven ini lumayan besar. Namun masih ada kutipan atau pungutan liar (pungli) di lapangan selama iven tahunan agenda pariwisata di Riau diadakan kemarin.
Desakan itu disampaikan Ketua HMI Kuansing Nugroho Despendra dalam siaran pers yang diterima Medium Pos, Jumat (26/8/2022).
Kutipan atau pungutan yang dinilai kurang wajar itu mulai dari harga tiket tribun penonton yang mahal, harga lapak pedagang yang yang tinggi, dan tiket parkir melonjak seribu kali lipat.
”Belum lagi permasalahan sampah yang di buang ke sungai,” ucapnya.
Nugroho menambahkan, soal biaya parkir yang mahal ini tidak saja dikeluhkan masyarakat tempatan tetapi juga pengunjung yang berasal dari kota kota lain di Riau, serta ada yang dari provinsi tetangga dan negara serumpun.
”Kalau itu dipungut oleh pihak ketiga, mestinya pihak panitia harus mampu menertibkannya. Jadi pernyataan besar, mengapa hal hal seperti ini tidak bisa ditertibkan. Jangan jangan ada kongkalikong antara pihak panitia dan pelaku pungli,” pungkasnya.
Padahal, imbuh Nugroho, panitia perhelatan Budaya Pacu Jalur 2022 itu di-SK-kan oleh pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.
Tentunya penggunaan dari uang rakyat ini penting dipertanggungjawabkan. Hal ini meliputi aspek penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
Belum lagi sumbangan dari pihak ketiga atau pihak swasta ikut membantu iven Budaya Festival Pacu Jalur 2022 tersebut. ”Jadi memang harus diaudit penggunaan anggarannya,” pungkas Ketua HMI Kuansing. * (DW Baswir)