Bahas KUA PPAS R-APBD 2024, DPRD Pekanbaru Ingatkan Anggaran Perbaikan Jalan Dimaksimalkan
MP, PEKANBARU – Pihak DPRD Kota Pekanbaru saat sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan APBD (R-APBD) 2024. Anggota legislatif Pekanbaru mengingatkan anggaran perbaikan jalan lebih dimaksimalkan.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).
Nurul mengingatkan masih banyak jalan rusak yang harus diperbaiki, Komisi IV DPRD Pekanbaru mewanti-wanti Dinas PUPR Pekanbaru, agar bisa memaksimalkan anggaran perbaikan jalan rusak di Kota Pekanbaru, dalam APBD Murni 2024.
Dia menyebutkan DPRD Pekanbaru sedang membahas draf KUA PPAS R-APBD 2024. Oleh sabab itu, jangan sampai nanti, lebih banyak anggaran seremonial, dari pada anggaran untuk perbaikan jalan.
“Kita sangat setuju untuk anggaran perbaikan jalan porsinya besar. Jangan hanya sekadarnya saja. Kasihan masyarakat kita,” ucapnya.
Nurul Ikhsan menambahkan, tahun 2023 anggaran perbaikan jalan dianggarkan sesuai dengan kondisional prioritas. Dinas PUPR Pekanbaru mengklaim ada ratusan titik jalan rusak yang di-”tambal sulam”.
Sementara jalan yang di-overlay ada beberapa titik, yang notabene – nya ditanggung APBD Pekanbaru. Seperti Jalan Suka Karya, Jalan Delima, serta yang akan dikerjakan Jalan Paus, Jalan Rambutan dan Jalan Inpres/Kartama.
Sedangkan perbaikan yang dibantu Bankeu Provinsi Riau, Jalan Parit Indah, Jalan Pemuda, Jalan Tanjung dan Jalan Firdaus.
Untuk perbaikan jalan rusak di ruas lainnya, Dinas PUPR belum bisa memastikan bisa diperbaiki tahun 2023 ini. Sebab, masih melihat kekuatan anggaran di APBD tahun ini.
“Makanya untuk tahun 2024 nanti, dipetakan secara real, mana ruas jalan yang wajib diperbaiki overlay dan tambal sulam. Anggarkan sesuai peruntukkannya, kita akan sahkan di DPRD,” tegasnya.
Nurul Ikhsan berpendapat, perbaikan jalan rusak merupakan hal yang penting diselesaikan di Kota Pekanbaru. Karena ini juga ada dampaknya dengan meminimalisir banjir.
“Karena perbaikan jalan, beriringan dengan perbaikan parit. Maka ini satu persatu harus diselesaikan. Kita minta anggaran perbaikan jalan, jangan seadanya diposkan. Kurangi saja kegiatan seremoni yang tak ada gunanya bagi masyarakat,” harapnya.
Seperti diketahui, APBD Pekanbaru 2023 ditetapkan Rp 2,699 triliun. Dari rincian belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru tahun 2023 yang diterima DPRD Pekanbaru, belanja Dinas PUPR Pekanbaru sebesar Rp 201,8 miliar. Sementara belanja Dinas Perkim Rp 113, 9 miliar.
Sementara dari draf KUA PPAS R-APBD 2024 yang diekspos Pemko ke DPRD Pekanbaru kemarin sebesar Rp 2,784 triliun atau nominal tepatnya Rp 2.784.679.334.242. Namun nilai ini belum ditetapkan.
“Kita belum lihat rinciannya, karena belum dibahas di komisi. Setelah MoU KUA-PPAS nanti, baru kita bahas di komisi,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Pekanbaru melakukan kunjangan lapangan (Kunlap) untuk mengecek beberapa titik jalan rusak, terutama yang disebabkan oleh galian IPAL atau galian PDAM.
Kunlap yang pada Senin (21/8/2023) lalu, menemukan sejumlah persoalan. Seperti saling lempar tanggung jawab antara OPD, kontraktor IPAL, kontraktor PDAM, hingga minimnya pengawasan dan teguran kepada kontraktor pelaksana.
Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Davit Marihot Silaban yang ikut Kunlap menegaskan, bahwa pihaknya ingin kontraktor pelaksana untuk bertanggung jawab penuh, atas kerusakan jalan yang diakibatkan dari pengerjaan galian jalan ini.
“Dari Kunlap tadi, kami melihat ada saling lempar tanggung jawab di lapangan. Ada yang bilang IPAL, ada bilang karena PDAM sehingga kami bolak balek memastikan kerusakan jalan ini akibat IPAL atau galian pipa PDAM. Tapi, setelah kami bincang-bincang dengan semua yang hadir, bahwa jalan-jalan yang mengalami kerusakan itu, pihak kontraktor siap bertanggung jawab untuk memperbaiki kembali jalan-jalan rusak ini,” ujarnya.
Politisi PDIP ini meminta Dinas PUPR Pekanbaru, untuk menjalankan fungsi pengawasannya di lapangan dengan tegas.
“Dinas PUPR harus benar-benar mengkroscek mana bagian tanggungjawab dari kontraktor IPAL, sebelum mereka ini berangkat. Jadi sebelum kontraktor ini berangkat, pastikan dulu pengerjaannya sudah selesai semua apa belum,” pungkas Davit Silaban. * (galeri)