MP, PEKANBARU – Ratusan aktivis yang tergabung dalam Komite Pimpinan Pusat Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) menggelar aksi unjukrasa dan mogok makan di gerbang samping kantor Gubernur Riau, Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru, Kamis (27/07/2023) pagi.
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap Gubernur Riau dan beberapa Kepala Daerah yang dianggap gagal menyelesaikan konflik agraria, terutama di daerah Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak dan Bengkalis.
Para pengunjukrasa dari Gerlamata tiba di gerbang kantor gubernur dari beberapa kota di Riau menggunakan kendaraan truk Cold Diesel dan mobil, mobil pick up dengan perangkat sound system.
Salam membentangkan spanduk bertuliskan: “Riau Darurat Mafia Tanah”, massa aksi berorasi secara bergantian.
Koordinator Lapangan (Korlap) KPP Gerlamata Antoni Fitra dalam orasinya menuntut gubernur dan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi Bumi Lancang Kuning ini. Seperti:
(1). Persoalan penggelapan tanah Kelompok Tani oleh para Mafia Tanah seluas 2500 hektare (Ha) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
(2). Persoalan Klaim dan ekspansi PT. Sawit Lembah Subur (SLS) dan PT. Mekarsari Alam Lestari (MAL) terhadap lahan yang dimiliki masyarakat menyisakan konflik berkepanjangan di Kabupaten Pelalawan.
(3). Persoalan lahan 88 Ha di KM 38 Danau Lancang Tapung Hulu Kampar yang telah dieksekusi olen Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1 B berdasarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi Nomor W4.U6/2827/HK.02/VI1/2023 pada Kamis 20 Juli 2023.
(4). Persoalan lahan di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, Pekanbaru di mana lahan masyarakat diserobot menggunakan Alat Berat ( Excavator) dan di klaim oleh Barita Sidabutar.
(5). Persoalan konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Sinar Riau Palm Oil yang terjadi di Dumai.
”Kami datang kesini karna ingin memperjuangkan nasib kami masyarakat kecil yang berlawanan dengan para Mafia Tanah. Saat ini Provinsi Riau sudah banyak sekali mafia tanah yang mengklaim tanah kami. Yang dibilang tanah ini punya nenek moyang mereka lah,” ucap salah seorang orator.
Padahal, imbuhnya, mereka yang membuka lahan tersebut sejak hutan belantara. Bukti kepemilikan itu warga punya, seperti surat-surat resmi yg dikeluarkan oleh Kepala Desa.
”Tapi kini kami kehilangan tempat tinggal kami dan tempat kami mencari rezeki karna lahan kami sudah ditumbangkan oleh eskavator,” kata seorang warga dengan nada miris.
Antoni Fitra mengancam akan bertahan di depan kantor gubernur sampai tuntutan mereka dipenuhi. Bahkan mereka juga siap untuk melakukan mogok makan.
Sekitar satu jam berorasi akhirnya perwakilan massa aksi diundang ke dalam kantor kantor gubernur untuk beraudensi.
Hingga berita ini ditayangkan, audensi masih berlangsung. * (Dani)