MP, PEKANBARU – Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kota Pekanbaru DT Nouvendi SK mengingatkan Walikota dan Kepala Dinas (Kadis) PUPR untuk tidak membeli lahan dari mafia tanah.
Hal itu disampaikannya dalam kolom komentar di status media sosial (medsos) akun milik Kadis PUPR Indra Pomi Nasution, yang memuat fotonya bersama Waliota Firdaus saat meninjau pembangunan jalan 70 dan jembatan Siak VI di kawasan Kelurahan Agrowisata dan Palas, Rumbai, baru baru ini.
Ketika dikonfirmasi wartawan, DT Nouvendi SK, beliau membenarkan telah menulis komentar di postingan Kadis PUPR tersebut. Tujuan untuk mengingatkan Pemko bahwa lahan tersebut diduga sedang bersengketa.
“Ya, benar saya yang menulis komentar tersebut, kebetulan saya kenal dengan Kadis PUPR karena senior saya di Menwa dan berteman di Facebook, kebetulan beliau posting ya langsung saja saya komentari untuk mengingatkan,” ucapnya.
“Hati-hati lahan berperkara Danmen Indra Pomi” tulis akun Facebook DT Nouvendi SK dikolom komentar postingan media sosial Indra Pomi yang merupakan Kadis PUPR Kota Pekanbaru
Ditambahkannya, Pemko harus hati-hati dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, disana banyak lahan bersengketa termasuk dilokasi yang rencananya akan dibangun jembatan Siak VI serta jalan lingkar tersebut”.
Nouvendi menduga, di sana ada tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai pemilik lahan, ada dugaan penipuan yang sedang dilaporkan di Polda Sumut, pemalsuan surat dan penguasaan lahan tanpa izin, jadi Pemko harus hati-hati dan pastikan dulu status hukum perkaranya.
Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Riau ini juga mengingatkan bilamana Pemko tetap membangun di tanah berperkara tersebut maka akan terseret dalam perkara pidana umum maupun pidana korupsi.
“Jika Pemko membangun diatas tanah bersengketa selain akan terseret perkara pidana umum juga bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi”, kata Nouvendi berapi-api.
Nouvendi menduga ada orang-orang dilingkaran Pak Walikota yang sengaja mengarahkan untuk mengambil lahan di lokasi tersebut, menurutnya orang-orang itu yang diduga selama ini terlibat penyerobotan lahan di lokasi-lokasi yang akan dibangun pemerintah.
“Ada orang-orang dilingkaran Pak Wali yang sengaja mengarahkan untuk mengambil lahan disana, mereka ini yang sekarang sedang berperkara, karena itu Walikota musti hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan mafia tanah yang berada disekelilingnya untuk membeli lahan berperkara untuk pembangunan jembatan Siak VI dan jalan lingkar”, tegas Nouvendi kepada rekan media.
“Kami punya data mengenai perkara di lokasi tersebut, jika Pemko masih mengabaikan dan tetap terus ikut disana, saya akan laporkan permasalahan ini ke Kapolri, Jaksa Agung dan ke KPK. Kami tidak mau uang Negara digunakan untuk membeli tanah berperkara”, tutupnya. * (DW Baswir)