MP, PEKANBARU – Ratusan tenaga harian lepas (THL) Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani yang terdiri dari dokter, perawat dan pekerja kebersihan dipotong gajinya hingga 50 persen. Kondisi ini membuat miris, karena kini mereka terlilit utang.
Keprihatinan yang mendalam itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) Romi Frans kepada Medium Pos, Rabu (23/11/2022).
Ia menyarankan aparat penegak hukum (APH) turun langsung dan menyelidiki masalah ini. Apalagi beredar isu bahwa gaji yang dibayar separoh itu disebabkan karena Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memprioritaskan membayar proyek proyek yang terkena ”tunda bayar”.
”Namun ada juga yang menyebutkan organisasi RSD Madani ini terlalu ‘gemuk’. Isunya mencapai 600 pegawai, baik ASN (aparatur sipil negara, Red) maupun TDL. Padahal belum ada layanan pasien rawat inap di rumah sakit yang berada di Jalan Garuda Sakti,” tukasnya.
Seorang THL yang enggan disebutkan jati dirinya mengaku, potongan antara 40 sampai 50 persen itu terjadi pada bulan September dan Oktober 22. Anehnya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
”Karena yang kami terima hanya separuh dari gaji yang biasanya, terpaksa lah kami ngutang ke sana ke mari untuk menutupi kebutuhan hidup,” pungkasnya.
Direktur RSD Madani Pekanbaru, Arnaldo Eka Saputra yang dikonfirmasi Medium Pos terkait pemotongan gaji THL terkesan menolak memberikan penjelasan.
Konfirmasi melalui telepon genggamnya tidak direspon. Begitu juga konfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) hanya dilihat tanpa dijawab.
Namun di salah satu media online yang berhasil mewawancarai mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru ini, ia mengaku kebijakan itu sudah diketahui pimpinannya, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun.
Sama halnya dengan Dirut RSUD Madani, Pj Walikota Pekanbaru yang akrab disapa Uun, ketika dikonfirmasi melalui pesan WA juga memilih untuk bungkam.* (DW Baswir)