MP, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan kontribusi usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah menjadi pendukung ketahanan perekonomian. Karena sektor ini memberikan kontribusinya sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun pada 2021 bagi Produk Domestik Bruto (PDB).
“UMKM telah memiliki jumlah sektor bisnis pada 2021 yang mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi terhadap PDB hingga 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun,” katanya di Jakarta, Senin (3/10/2022).
Airlangga menjelaskan UMKM mampu mendukung PDB Indonesia karena pemerintah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuannya yang salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pemerintah, katanya, juga memberikan bantuan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun dan tahun depan meningkat menjadi Rp470 triliun.
Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo maka porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30 persen pada 2024 sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru sebesar 18,4 persen.
Kemudian melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo turut mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Itu dilakukan dengan melaksanakan kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar pemerintah,” kata Menko Perekonomian.
Ditambahkannya, tadi pagi dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara “Peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas”.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan ekonomi global, kita semua harus kompak dan bersinergi. Sehingga diperlukan yang namanya “Indonesia Incorporated” untuk bahu-membahu dan berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan secara konkret dan nyata.
Dalam kesempatan tersebut, juga ditandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tentang Kemitraan Multipihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
”Di dalam MoU itu disepakati pemerintah akan memberikan bantuan berupa identifikasi perencanaan dan proyek percontohan di daerah-daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem,” pungkas Airlangga.* (Anshari)