MP, PEKANBARU – Dualisme Lembaga Perlindungan Anak menyebabkan Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto mesti turun tangan ke Pekanbaru untuk memberikan klarifikasi.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di salah satu restoran di Pekanbaru, Kamis petang (23/4/2021), Kak Seto didampingi pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Riau, seperti Kak Esther Yuliani Manurung dan Kak Widi serta Dewan Penasihat Peng Suyoto.
Disebutkan Kak Seto, memang ada perbedaan nama organisasi. Satu LPAI, satu lagi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) di bawah pimpinan Arist Merdeka Sirait. Untuk Riau, Komnas PA ini dipimpin Dewi Arisanty.
“Tetapi Komnas PA ini masih menggunakan logo LPAI. Memang hak asasi semua orang untuk mendirikan organisasi pengabdian perlindungan anak anak dengan tidak sampai benturan di daerah daerah,” katanya.
Kak Seto mengaku yang menjadi keluhan dari daerah, LPAI yang sudah mapan. Yang sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian, baik dengan Polda, Polres maupun pemerintah daerah setempat jadi terganggu dengan adanya dualisme itu.
“Seolah olah ada LPAI nya Kak Seto, ada LPAI Bang Arist (Arist Merdeka Sirait, Red). Kami tidak berebut lahan, tetapi menjalankan amanat LPAI seluruh Indonesia, ” tegasnya.
Pengakuan Kak Seto ini jika ditilik memang ada benarnya. Untuk Provinsi Riau sendiri, jika ada persoalan yang membutuhkan perlindungan anak, masyarakat begitu femiliar dengan Ketua LPAI Riau Esther Yuliani Manurung.
Namun setahun terakhir, sepak terjang Dewi Arisanty, Ketua Komnas Riau dalam membela hak anak anak lebih dominan ketimbang LPAI Riau.
Beberapa kejadian yang mengharuskan adanya organisasi yang melindungi anak anak, Komnas PA Riau lebih cepat tanggap. Dua hari yang lalu misalnya, Komnas PA Riau mengevakuasi anak anak korban konflik pekerja dengan perusahaan di Kabupaten Kampar.
Komnas PA Riau lebih sering sosialisasi dan membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten dan Kota di Riau. * (DW Baswir)