MP, JAKARTA — Ketua Umum Garda Pemuda GIBRAN (GP-GIBRAN), Feri Sibarani, SH, MH, meminta pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan strategis agar implementasinya tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, penguatan komunikasi publik dan keterbukaan terhadap aspirasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat yang nyata.
Pernyataan tersebut disampaikan Feri sebagai respons atas dinamika nasional yang dinilainya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, ia menilai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperluas agar setiap kebijakan yang diambil memperoleh legitimasi publik yang kuat.
Feri mengatakan GP-GIBRAN, sebagai organisasi kepemudaan yang mengawal pembangunan nasional, memandang kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah tidak hanya dituntut mampu menjalankan program-program prioritas, tetapi juga harus memastikan seluruh kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami melihat sejumlah kebijakan strategis pemerintah dalam beberapa waktu terakhir mendapat beragam respons dari masyarakat. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah perlu mendengar suara rakyat secara utuh karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari target yang tercapai, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Feri menegaskan GP-GIBRAN tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus diwujudkan melalui sikap kritis yang konstruktif sebagai bentuk partisipasi dalam memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Menurut Feri, berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, seperti daya beli yang belum sepenuhnya pulih, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga meningkatnya biaya hidup, memerlukan kebijakan yang adaptif, tepat sasaran, dan berbasis pada kondisi riil di lapangan.
Dia berharap Presiden Prabowo Subianto terus mengedepankan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pemerintah yang kuat, kata dia, adalah pemerintah yang bersedia mendengar masukan, melakukan evaluasi, serta menyempurnakan kebijakan demi kepentingan publik.
Selain itu, GP-GIBRAN juga menilai komunikasi publik pemerintah masih perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, manfaat, dan dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan. Transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan terhadap kritik dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Feri menambahkan, GP-GIBRAN akan terus menjalankan perannya sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dengan menghimpun berbagai aspirasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Organisasi yang dipimpinnya berkomitmen menyampaikan masukan secara objektif sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan nasional yang lebih efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus penyambung suara masyarakat. Kritik yang kami sampaikan bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral agar setiap kebijakan semakin berkualitas dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Feri berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dia menilai konsistensi dalam mendengar aspirasi publik serta keberanian melakukan penyempurnaan kebijakan akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam koridor demokrasi dan konstitusi yang berlaku. * (rilis GP-GIBRAN)