MP, PEKANBARU – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar audiensi bersama Gubernur Riau dan jajaran terkait untuk membahas berbagai persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kamis (10/07/2025).
Dalam pertemuan itu, BAM mengangkat sejumlah aduan masyarakat, termasuk dugaan sabotase pendidikan dan aliran listrik di wilayah sekitar kawasan konservasi tersebut.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, turut dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Heri Heryawan, serta Wakil Dansatgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Mayjen Dodi Triwinarto.
Anggota BAM DPR RI, Selamet, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait hambatan yang dialami dalam akses pendidikan dan rencana pemutusan listrik.
“Dalam audiensi disampaikan bahwa ada dugaan sabotase pendidikan. Ini penting untuk diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat,” ujar Selamet.
Ia menyebutkan terdapat empat Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di dalam kawasan TNTN. BAM DPR meminta penjelasan detail dari pemerintah dan Satgas PKH atas situasi tersebut.
“Tadi dijelaskan bahwa sekolah-sekolah itu berada di bawah naungan pemerintah, namun untuk murid baru tidak lagi diterima. Kami ingin hal ini tidak menjadi bahan polemik yang seolah menggambarkan negara menyabotase pendidikan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa tidak ada sabotase pendidikan. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil justru untuk memastikan penataan kawasan berjalan sesuai aturan.
“Sekolah-sekolah itu memang ada di kawasan hutan TNTN, namun penertiban hanya dilakukan di luar kawasan. Penjelasan detail akan kami sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Wahid.
Wakil Dansatgas PKH, Mayjen Dodi Triwinarto, menambahkan bahwa pihaknya tidak menghentikan kegiatan belajar-mengajar, tetapi meminta agar tidak ada lagi penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang berada di dalam kawasan konservasi.
“Kami tidak melarang sekolah beroperasi, hanya menganjurkan tidak ada pendaftaran siswa baru. Saat ini kami sedang mendata semuanya secara menyeluruh,” tegas Dodi.
Selain isu pendidikan, BAM DPR juga menyoroti laporan masyarakat terkait rencana pemutusan aliran listrik di kawasan tersebut. Namun, menurut Dodi, daerah itu selama ini tidak menggunakan aliran listrik PLN, melainkan mengandalkan genset.
“Pada umumnya masyarakat di sana menggunakan genset. Memang ada rencana pemasangan listrik oleh swadaya masyarakat melalui BUMDes, tapi kabel belum terpasang,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa kawasan yang dihuni oleh para perambah itu telah berkembang menjadi 14 dusun dengan 56 RT dari enam desa. Kehadiran pemukiman ini, lanjutnya, merupakan bagian dari tantangan dalam upaya pelestarian kawasan TNTN.
“Sekitar 10–15 tahun terakhir, masyarakat perambah membentuk komunitas di kawasan tersebut. Ini perlu pendekatan yang bijak agar penataan kawasan tetap berjalan, tanpa mengabaikan hak dasar masyarakat,” pungkas Dodi.
