MP, PEKANBARU – Puluhan pengunjurkasa yang menamakan diri Aliansi Pusat Gerakan Pemuda Riau Daulat Rakyat (APGPRDR) menggelar aksi unjukrasa damai di gerbang Gedung Dinas PUPR Provinsi, Jalan SM Amin Pekanbaru, Rabu siang (15/6/2022).
Dalam salah satu aspirasinya, massa APGPRDR menuding Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersekongkol dengan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Parisman Ihwan terkait proyek proyek di Organisasi Perangkat Daerah (ODP) Provinsi Riau tersebut.
”Ada dugaan Parisman Ihwan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau menekan, bersengkokol dan bermain paket proyek PUPR Riau, dan dugaan menerima fee kegiatan tersebut terutama, Pokir (pokok pikiran, Red) dewan,” kata Ahmad Zainuri, Koordinator Lapangan (Korlap) APGPRDR dalam orasinya.
Terkait tudingan tersebut, anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar yang akrab disapa Iwan Fattah ini hanya menjawab singkat; ”No comment saya dek”.
Di samping tudingan itu, massa APGPRD juga meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut proses tender di OPD PUPR Riau yang sarat dengan praktek KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).
Menurut Zainuri, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Riau M. Arief Setiawan, ST, MT diduga ”bermain” dan meminta fee dari perusahaan perusahaan pemenang lelang, seperti PT. Bina Karya Abadi Selaras (BKAS), PT. Zamrud dan lainnya. Ia juga menyebut Arief Setiawan meneken SPPD fiktif.
Massa APGPRDR ini mengungkapkan mengapa mereka tidak melaporkkan pernyataan atau tuntutan mereka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Karena ada oknum Kejati Riau yang ”bermain” proyek proyek di PUPR, bekerjasama dengan oknum perusahaan.
Usai berorasi, massa pengunjukrasa menyerahkan lembaran aspirasi mereka ke Ali Subagyo, perwakilan PUPR Riau. Setelah itu massa ini pun membubarkan diri dengan tertib. * (DW Baswir)