Dugaan Korupsi Dana Bansos Hibah Siak: GPMPPK dan PP tantang Syamsuar Klarifikasi Langsung 2×24 Jam
MP, PEKANBARU – Mantan Bupati Siak yang kini telah menjadi Gubernur Riau Syamsuar ditantang dalam waktu 2 x 24 jam untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi dana hibah dan bansos Kabupaten Siak, tahun anggaran 2011-2019.
Tantangan ini muncul pasca aksi unjukrasa ramai ribuan massa dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Pedui Keadilan (GPMPPK) bersama Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Pekanbaru, Selasa (31/5/2022) lalu.
”Kejati Riau diminta segera melakukan proses pemeriksaan terhadap Gubernur Riau Syamsuar dalam kasus dugaan korupsi dimaksud. Juga minta berbagai tanggapan dari kelompok lain, ada yang menuding aksi ada kepentingan politik tertentu, sampai dengan tuduhan aksi tersebut berbau provokasi,” kata Dedi Harianto Lubis, Ketua BPPH Pemuda Pancasila Pekanbaru dalam siaran pers yang diterima Medium Pos, Kamis (2/6/2022).
Pria yang akrab disapa Boy yang juga Koordinator Umum GPMPPK menanggapi santai tudingan segelintir orang yang menyebut mereka sebagai kelompok yang sedang mencari kenyamanan dari kekuasaan gubernur yang menyebut aksi mereka kemarin luusa itu sarat dengan kepentingan politik.
”Kami sebagai pemuda dan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontol sosial terhadap para pejabat atau pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, urusan pembuktian dan proses hukum sudah ada yang bertanggung jawab untuk itu,” tukasnya.
Boy juga menghiimbau masing masing pihak harus menghargai hak orang lain untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan berusaha mengancam untuk menghalangi.
”Gubernur Riau itu milik masyarakat Riau, bukan gubernur anda-anda saja, atau kami-kami saja, semua orang boleh mengkritik Gubernur, dan sebaiknya sebelum mengetahui substansi pendapat orang lain jangan berkomentar berlebihan, diam saja dan perhatikan,” katanya lagi.
Sementara itu Iwan Pansa selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru yang turut hadir langsung saat aksi lalu menyampaikan, bahwa orang orang berkomentar di media layaknya seperti tong sampah.
Pria yang biasa disapa Iwan P ini juga menyampaikan bahwa yang didemo itu adalah pejabat publik, karena yang bersangkutan adalah Gubernur Riau.
”Semua masyarakat Riau berhak mengkritik dan mengawasinya. Gubernur itu bukan milik mereka yang sok sok mencari muka seolah olah membela,” ujarnya.
Iwan P menambahkan, mereka yang memprovokasi dan menantang, mereka pula yang sok sok terzalimi, jangan playing victim, kalau menantang gentle saja.
”Kami Pemuda Pancasila punya kapasitas untuk menyampaikan pendapat baik itu kritik dan saran terhadap siapapun kepala daerah, mau gubernur, walikota, ketua DPRD, dan pejabat dinas sekalipun, karena semua itu jabatan publik, milik seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Terkait tuntutan aksi, Iwan P juga menyampaikan, pihaknya menantang yang bersangkutan langsung memberikan klarifikasi.
”Tolong bapak Gubernur Syamsuar untuk klarifikasi. Kami tunggu dalam 2 kali jam, mau gag Bapak Syamsuar langsung klarifikasi. Kalau tidak, ya kami tetap minta Kejaksaan Tinggi Riau proses hukum segera, jangan bertele-tele,,” tutupnya. * (DW Baswir)