MP, PEKANBARU— Sebanyak 268 pegawai non-ASN di lingkungan Polda Riau resmi mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menyasar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan personel.
Penyerahan kartu dilakukan dalam apel yang dipimpin Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Kamis (30/4/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Komisi IX DPR RI Maharani serta Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau Hengky Rhosidien.
Dalam sambutannya, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan pentingnya perlindungan bagi seluruh personel, termasuk non-ASN, yang selama ini turut berkontribusi dalam mendukung tugas kepolisian.
“P3K dan THL adalah bagian dari institusi ini. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dan perhatian yang setara,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan jajaran Polda Riau yang dinilai mampu menjawab kebutuhan dasar personel terkait jaminan sosial.
Menurutnya, program ini diharapkan tidak berhenti di tingkat Polda, tetapi dapat diperluas hingga seluruh satuan wilayah, termasuk tingkat Polres.
Selain itu, Kapolda turut menyoroti peran internal, khususnya jajaran Biro SDM, dalam merealisasikan program tersebut hingga dapat dirasakan langsung oleh para personel.
Sementara itu, perwakilan P3K, Eva Susanti Nasution, mengaku program ini memberikan rasa aman bagi para pegawai, terutama terkait jaminan masa depan.
“Ini sangat berarti bagi kami. Setidaknya ada perlindungan untuk masa depan, apalagi kami masih di awal masa kerja,” katanya.
Program perlindungan ketenagakerjaan ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja personel non-ASN, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Riau.
