Desakan PAW Anggota DPRD Rohul Tak Direspons, Aliansi Masyarakat Sipil Ancam Gelar Aksi
MP, PASIR PANGARAIYAN – Aliansi Masyarakat Sipil Pro-Demokrasi mendesak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rokan Hulu dan Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap EC, anggota dewan dari Daerah Pemilihan 6.
Desakan ini muncul akibat dugaan mangkirnya EC dari tugas kedewanan selama lebih dari enam bulan tanpa alasan yang sah.
Koordinator Aliansi, Ardiansyah dalam Siaran Pers yang diterima Medium Pos, Kamis (7/8/2025), menegaskan bahwa ketidakhadiran EC dalam berbagai rapat penting telah menghambat fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujarnya.
Frustasi karena tidak ada respons konkret, Aliansi mengancam akan menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Rohul dan DPC PKB.
“Jika tidak ada tindakan, kami akan turun ke jalan. Rakyat tidak akan diam melihat wakilnya lalai,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Aliansi Masyarakat Sipil Pro-Demokrasi mengeluarkan 3 (tiga) tuntutan, yakni;
- DPC PKB Rohul segera mengajukan PAW terhadap EC.
- Badan Kehormatan DPRD memeriksa dan memberi sanksi tegas atas pelanggaran kehadiran dan etika.
- DPRD Rohul memastikan seluruh anggotanya menjalankan fungsi dengan baik, bukan hanya menikmati fasilitas negara.
“Kami menolak wakil rakyat yang absen berbulan-bulan tapi tetap terima gaji. Ini penghinaan terhadap demokrasi,” tegas Ardiansyah.
Hingga berita ini diturunkan, DPC PKB dan Dewan Kehormatan DPRD Rohul belum memberikan tanggapan resmi. * (rls/DW Baswir)