MP, PEKANBARU – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru tidak bisa mutlak disalahkan atas masih banyaknya jalan berlobang dan pekerjaan tambal sulam yang belum optimal.
Pendapat itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan PimpinanPusat (DPP) Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) Romi Frans dalam perbincangan dengan Medium Pos di Pekanbaru, Jumat (13/1/2023).
Dikatakannya, sebenarnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah memberikan perhatian penuh untuk memperbaiki jalan jalan berlobang itu. Hal itu sudah dibuktikan Penjabat Walikota (Pj Wako) Muflihun dan Kadis PUPR Pekanbaru sudah bergerak untuk menangani soal jalan rusak dan banjir.
”Namun, yang jadi perhatian angggaran kita defisit dan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi ini juga sudah menjadi perhatian Pemko melalui Kadis Indra Pomi, namun tidak semudah apa yang kita dan sampaikan. Yang jelas banjir dan jalan yang rusak sudah menjadi agenda kita. Namun harus disesuaikan dengan anggaran yang ada” kata Romi lagi.
Seperti diketahui dua tahun belakangan, Pemko Pekanbaru defisit anggaran. Sehingga anggaran yang ada tersedot untuk penanggulangan pencegahan Pandemi Covid-19.
Soal defisit angggaran ini, sebutnya, juga pernah diungkapkan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun saat ekspose akhir tahun 2022. Ketika itu, pejabat teras Kota Pekanbaru yang akrab Uun mengatakan, masih ada proyek 2022 yang belum bayar alias tunda bayar. Tak tanggung tanggung, total proyek tunda bayar yang mesti diselesaikan Pemko Pekanbaru mencapai Rp170 miliar.
”Jadi, tidak arif juga jika persoalan jalan berlobang dan pekerjaan tambal sulam jalan yang tiidak optimal, dipersalahkan hanya kepada Indra Pomi Nasution, Kadis PUPR Pekanbaru,” tutup DPP Sekjen SKPKN ini. * (DW Baswir)