MP, PEKANBARU — Sekitar 6.000 warga yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melakukan aksi demonstrasi di kantor gubernur Riau, menolak tegas rencana relokasi mandiri yang diminta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Penolakan ini memuncak dalam aksi massa di depan Kantor Gubernur Riau, Senin (21/7/2025).
Satgas PKH sebelumnya memberi tenggat waktu hingga 22 Agustus 2025 agar warga mengosongkan pemukiman, kebun serta fasilitas umum di beberapa desa yang diklaim sebagai habitat gajah dan harimau Sumatera.
Namun, warga menilai kebijakan ini sepihak dan tanpa solusi yang adil.
“Kami lebih memilih bertahan daripada meninggalkan tanah yang kami rawat puluhan tahun. Kami tolak relokasi mandiri!” tegas Wandri Saputra Simbolon, Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP).
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para perwakilan warga menyatakan siap mempertaruhkan nyawa jika pemerintah memaksakan relokasi. Mereka menuntut kejelasan status lahan dan perlindungan hak atas tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan.
Massa juga menegaskan bahwa perjuangan mereka murni berasal dari keresahan rakyat.
“Tak ada cukong, tak ada bayaran. Ini suara rakyat yang sudah tinggal sejak tahun 90-an, jauh sebelum pengukuhan kawasan hutan,” tukas Wandri lagi.
Usai berorasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang diwakili Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Syahrial Abdi mengundang perwakilan warga pengunjukrasa untuk mediasi.
Mediasi ini berlangsung selama dua jam. Turut hadir dalam dialog tersebut Bupati Pelalawan, Zukri Misran.
Pemerintah menyatakan tengah berupaya mencari solusi yang adil dan menunda relokasi hingga ada kejelasan data dan kebijakan.
“Kami pastikan, tidak ada relokasi sebelum solusi tersedia. Pendataan akan dilakukan dengan KTP Kabupaten Pelalawan sebagai bukti identitas warga terdampak,” tegas Bupati Zukri.
Zukri juga meminta warga tidak menghalangi petugas yang melakukan pendataan. Data ini penting agar pemerintah daerah bisa mengadvokasi kepentingan masyarakat ke pemerintah pusat.
Dia bahkan meminta Satgas PKH mengizinkan anak-anak kembali bersekolah dan perusahaan sawit kembali menerima hasil panen petani.
“Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab saya. Saya tidak akan membiarkan warga saya menderita,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Riau itu.
Sementara itu, Syahrial Abdi menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mencatat aspirasi masyarakat dan tengah mengkaji seluruh opsi agar tercapai solusi yang saling menguntungkan.
“Kita cari jalan tengah. Tapi ini butuh kerja sama dan kejujuran dalam proses pendataan,” katanya.
Usai mendengar penjelasan itu, massa pun membubarkan diri dengan tertib ke daerah mereka masing masing.
Jumat lusa, masyarakat dan massa AMMP akan mengadakan rapat umum sambil menunggu kabar baik yang dapat menjamin mereka tidak terusir dari tanah yang telah mereka tempati dan kelola selama puluhan tahun tersebut. * (DW Baswir)