MP, PEKANBARU – Ditutupnya perusahaan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Sanling Sawit Sejahtera (PT SSS) di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berbuntut masalah sosial yang cukup serius. Setidaknya ada 500 karyawan terancam diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Perusahaan sudah tutup selama tiga hari hingga hari ini. Dampak tersebut membuat masyarakat kehilangan mata pencarian sebagai buruh maupun karyawan perusahaan. Ironisnya, apa penyebab perusahaan tutup, buruh tidak tahu,” ungkap Zulfendy, Ketua Serikat SPTD Inhu di sela sela aksi unjukrasa, Senin (8/3/2021).
Dia menyesalkan ada beberapa orang yang diduga melakukan aksi provokasi, yang diketahui bukan berasal dari Desa Rimpian, melainkan dari desa desa lainnya. Tujuan mereka melakukan aksi diduga di latarbelakangi persaingan usaha yang sama. Dalam aksinya orang-orang tersebut diketahui mengusung isu yang menyudutkan PT SSS.
Sementara diketahui berdasarkan keterangan Anggota DPRD Inhu, dan Pemkab Inhu, beberapa waktu lalu, pihaknya telah turun ke lokasi pabrik yang dipermasalahkan. Untuk memantau dan inspeksi mendadak (sidak) atas informasi yang beredar, namun kenyataannya, keberadaan pabrik tersebut telah memiliki semua bentuk perizinan dan dokumen telah lengkap.
Atas hal itu, pemerintah kabupaten Inhu tidak menemui adanya masalah apapun dalam proses pembangunan pabrik Kelapa Sawit tersebut, bahkan Pengadilan Tinggi Riau pun sudah memenangkan perusahaan PT SSS dari gugatan pihak-pihak yang keberatan. Belakangan diketahui, perusahaan yang baru beroperasi itu pun ditutup.
Ditutupnya perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit ini mengancam kehidupan 500-an buruh dan pegawai PT SSS. Sebagai reaksinya, buruh yang dinaungi beberapa organisasi datangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan DPRD Inhu untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut Zulfendy, 500 buruh kerja di PKS harus merasakan derita akibat tidak bekerja. Dampaknya, ada ribuan anggota keluarga yang berada di wilayah Desa Rimpian dan kecamatan Bukit Batu Jaya, Inhu yang terancam kehilangan sumber kehidupan ekonomi.
Salah satu wakil ketua serikat pekerja di PKS PT SSS Sapri, kepada awak media ini mengatakan, hari ini pihaknya bersama ratusan buruh mendatangi Kantor Disnaker dan DPRD Inhu untuk meminta pemerintah Inhu dan dewan dapat memfasilitasi perusahaan agar secepatnya dapat beroperasi.
,”Keluarga kami butuh makan, khususnya masyarakat Desa Rimpian, yang saat ini turut menjadi korban kehilangan pencaharian, selain buruh di PKS, ratusan warga juga menjajakan dagangannya di seputar pabrik, kini sudah tutup berhari-hari, mohon pemerintah fasilitasi hal ini,” tukas Sapri.
Sapri, yang merupakan wakil ketua serikat di pabrik itu juga menegaskan, bahwa permasalahan ini dipicu oleh orang-orang yang hanya ingin mementingkan diri sendiri, karena merasa tersaingi dengan hadirnya perusahaan baru di wilayah tersebut.
,”Ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus segera bertindak, kami ini warga di Desa Rimpian, butuh hidup. Perusahaan juga butuh aman dan nyaman dalam berinvestasi, apalagi ini masa Pandemi Covid 19, iklim usaha harus di prioritaskan, dan di lindungi oleh Pemerintah,” beber Sapri.
Menurut Sapri dan rekan-rekannya, ratusan buruh yang turun ke Kantor Disnaker dan DPRD Inhu mendapat respon positif dan sangat didukung oleh kedua lembaga tersebut. Ini dibuktikan agenda dengar pendapat atau ”hearing” dari pihak pihak terkait untuk menghadapi kemungkinan PHK massal ini. * (Guh)