DPRD Rohul “Diguncang” Protes, Anggota Legislatif Dituding Mangkir Kerja dan Nikmati Gaji
MP, PASIR PANGARAIYAN – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu menjadi episentrum kemarahan publik pada Senin (1/9/2025).
Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Rohul memadati halaman dewan, melayangkan kecaman keras atas kelambanan lembaga tersebut menindak salah satu anggotanya dari Fraksi PKB, E.C., yang diduga mangkir dari kewajibannya sebagai wakil rakyat.
Aksi yang berlangsung tertib namun penuh emosi ini menyuarakan tuntutan pemecatan dan pertanggungjawaban finansial atas anggota dewan yang dinilai telah “mengkhianati sumpah jabatan”.
“Seorang wakil rakyat yang tidak pernah hadir, tidak bekerja, tapi tetap menerima gaji dan fasilitas negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Rokan Hulu. Ini harus segera diakhiri!” tegas Muhammad Afri Rozi, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi di hadapan massa yang menyambutnya dengan pekikan setuju.
6 Tuntutan Kunci untuk Reformasi
Melalui pernyataan sikap resmi, Aliansi mendesak enam poin krusial sebagai bentuk akuntabilitas:
1. Pemecatan tidak hormat E.C. dari keanggotaan DPRD.
2. Transparansi publik terhadap data absensi, kehadiran rapat, dan kinerja E.C.
3. Penempatan Pengganti Antar Waktu (PAW) oleh PKB tanpa penundaan.
4. Pengembalian seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas yang telah dinikmatinya ke kas daerah.
5. Investigasi menyeluruh oleh Badan Kehormatan DPRD dan pemberian sanksi etik maksimal.
6. Penolakan tegas terhadap wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak bermoral di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Aliansi memberikan ultimatum bahwa pengabaian terhadap tuntutan ini akan berujung pada eskalasi aksi yang lebih masif. “Cukup sudah rakyat dibodohi. DPRD jangan hanya jadi tempat mencari gaji dan fasilitas. Kalau tidak mampu, silakan mundur!” seru salah seorang pengunjuk rasa.
Respons Dewan: Proses Investigasi Sudah Berjalan
Merespons gelombang protes, Wakil Ketua DPRD Rohul, Mohd. Aidi, S.H., akhirnya menemui massa. Dalam dialognya, ia mengklaim bahwa lembaganya telah bergerak.
“Badan Kehormatan (BK) DPRD Rohul telah menindaklanjuti laporan terkait Saudara E.C. beberapa hari lalu dan kini tengah dalam tahap penyidikan. Kami pastikan proses ini berjalan secara terbuka dan profesional,” jelas Aidi, berusaha meredam amarah massa.
Dia menegaskan komitmen DPRD untuk menjaga marwah lembaga dan memastikan setiap pelanggaran kode etik ditangani sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pernyataan itu diterima secara kritis oleh para pengunjuk rasa. Setelah mencapai kesepakatan untuk memantau proses investigasi tersebut, aksi pun dibubarkan secara tertib. Mata publik kini tertuju pada janji dan proses hukum yang dijanjikan DPRD Rokan Hulu. * (rls/DW Baswir)