MP, PEKANBARU – Aliansi Aktivis Anti Rasuah mendesak Walikota Pekanbaru Firdaus untuk mencopot mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Pekanbaru berinisial BRS dari jabatan barunya sebagai Kepala Bagian Protokol dan Publikasi.
Pasalnya, aparatur sipil negeri (ASN) perempuan ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru dengan sejumlah kasus dugaan korupsi.
Demikian juru bicara Aliansi Aktivis Anti Rasuah yang juga Ketua Pemuda Milenial Pekanbaru (PMP) Rismayulis usai melaporkan dugaan sejumlah kasus korupsi senilai Rp50 miliar lebih yang melibatkan BRS.
‘’Kita minta Pak Walikota untuk mencopot dia. Karena ini demi memudahkan proses hukum yang bersangkutan,’’ kata pria yang akrab disapa Teva Iris ini.
Dibeberkannya, beberapa data yang telah dia serahkan kepada pihak Kajari Pekanbaru menyangkut dugaan mark-up anggaran hingga kegiatan fiktif di Sekwan DPRD Pekanbaru, seperti
- Kegiatan rapat-rapat AKD TA 2020 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 22.146.547.647 (98,16 persen)
- Kegiatan rapat-rapat paripurna TA 2020 dengan realisasi sebesar Rp. 3.491.388.500 (74,33 persen)
- Penyediaan makan minum tamu rapat kantor TA 2020 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.078.031.700 (50,35 persen)
- Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluhan (Pengelolaan Website DPRD Kota Pekanbaru) sebesar Rp. 24.410.144.035 (98,37 persen)
- Dugaan mark up biaya perawatan dan laporan fiktif terhadap sejumlah mobil kendaraan operasional di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dengan temuan 32 unit mobil dengan bobot biaya sebesar Rp. 733.417.900,.
‘’Padahal sementara data dan bukti permulaan yang ditemukan bahwa jumlah mobil hanya ada 9 unit di tahun 2020,’’ pungkas Iris lagi.
Seperti sebelumnya, mantan Plt Sekwan DPRD Pekanbaru BRS yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya memilih bungkam.
Panggilan telepon terhadap dirinya tidak digubris dan pesan WhatsApp untuk konfirmasi tuduhan tadi juga tidak direspon BRS. * (DW Baswir)