MP, SIAK — Pemerintah Kabupaten Siak menggelar pertemuan penting bersama PT Seraya Sumber Lestari (SSL), masyarakat Desa Tumang, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari konflik yang sempat terjadi antara PT SSL dan warga terkait pengelolaan lahan di kawasan hutan,(21/07/2025).
Dalam forum tersebut, Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, menegaskan bahwa pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tidak memiliki wewenang untuk menyerahkan sedikit pun lahan konsesi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan dari kementerian. Sejengkal pun lahan tidak boleh diserahkan begitu saja,” ujar Muller.
Ia menambahkan, dalam kasus yang melibatkan PT SSL, diperlukan koordinasi bersama dengan Kementerian dan Satuan Tugas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mencari solusi terbaik.
“Sejak hadirnya Satgas PKH, hingga kini kita belum tahu ke mana arah lahan ini. Apakah akan diserahkan ke PT Agrinas atau dihutankan kembali. Hanya ada dua opsi tersebut,” jelasnya.
Muller juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan, jika nantinya dikelola oleh PT Agrinas. Ia mencontohkan skema yang terjadi di PT Torganda, di mana kelompok tani tetap dilibatkan setelah lahan ditindak oleh Satgas PKH dan diserahkan kepada Agrinas.
“Jika bisa, Agrinas tinggal menyusun porsi-porsi kerja yang bisa diberikan kepada masyarakat, seperti di PT Torganda,” imbuhnya.
Ia berharap, solusi damai seperti itu juga bisa diterapkan dalam konflik PT SSL dan warga, agar permasalahan tidak berlarut-larut.
“Kami ingin semua pihak bersatu dan duduk bersama untuk menyelesaikan ini dengan melibatkan kementerian. Kalau tidak, konflik akan terus berkepanjangan,” tegas Muller.
Sementara itu, Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyambut baik pernyataan Ketua APHI Riau. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah juga ingin melihat sinergi antara perusahaan dan masyarakat.
“Kita berharap PT SSL terus bersinergi dengan pemerintah dan ikut memikirkan nasib masyarakat,” kata Afni singkat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari penyelesaian konflik yang selama ini meresahkan masyarakat, sekaligus menciptakan pengelolaan kawasan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.
