MP, BAGANSIAPIAPI – Ratusan demonstran yang menamakan diri Masyarakat Peduli Nasib BUMD PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) menggelar aksi damai, Selasa (18/3/2025).
Para demonstran ini mendesak bupati Rokan Hilir (Rohil) Bistamam dan Wakilnya Jhony Charles segera mengusut dugaan korupsi dan penggelapan dana di BUMD tersebut.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan dugaan penyelewengan di tubuh PT SPRH. Padahal, badan usaha milik daerah (BUMD) ini memiliki peran penting dalam menopang keuangan daerah.
Para demonstran menggelar aksi di 3 (tiga) lokasi strategis yakni Kantor Bupati Rohil, Kantor Kejaksaan Negeri , dan Kantor PT SPRH.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Abdu Rab dalam orasinya menuntut perombakan jajaran direksi hingga karyawan yang diduga terlibat dalam penyimpangan dana perusahaan.
Disebutkannya, ada indikasi kuat penggelapan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh oknum pejabat di PT SPRH.
“Kami sangat menderita mendengar bagaimana PT SPRH digerogoti oleh tikus-tikus korupsi, tapi sampai hari ini belum ada tindakan nyata dari Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir,” tukasnya.
Abdu Rab juga menyatakan bahwa mereka yang dulu menjadi bagian dari tim sukses Bistamam-Jhony Charles kini berubah menjadi pihak yang akan mengontrol kebijakan pemerintah daerah.
“Dulu kami bagian dari 02, sekarang kami berdiri sendiri. Kami akan mengawasi janji-janji yang sudah disampaikan. Mana janji perubahan itu? Apa yang berubah? Kami ikut berjanji kepada masyarakat saat kampanye dulu, dan sekarang kami akan menagih janji tersebut!” tegasnya.
Demonstran menuntut juga Bupati Bistamam segera membersihkan PT SPRH dari oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan dana perusahaan. Mereka menilai, tanpa langkah tegas, janji perubahan yang dikampanyekan Bistamam dan Jhony Charles hanya omong kosong.
“Kami meminta Bupati segera mencopot para pejabat di PT SPRH yang terlibat dalam skandal ini. Jangan ada pembiaran! Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat akan runtuh!” teriak salah satu pengunjuk rasa.
Selain itu, mereka juga menyinggung janji kampanye terkait kenaikan gaji honorer tanpa menggunakan APBD serta isu pemecatan tenaga honorer yang kini santer beredar.
“Dulu janji tak akan pakai APBD untuk gaji honorer, sekarang malah beredar isu honorer akan dirumahkan. Yang mana yang benar, Pak? Bukankah PT PHR bisa menopang APBD? Lalu, di mana janji-janji saat kampanye?” sindir Abdu Rab dalam orasinya.
Aksi demonstrasi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam melihat dugaan korupsi di PT SPRH.
Publik berharap Bupati Bistamam segera turun tangan membersihkan perusahaan daerah ini dari oknum-oknum yang merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Rohil dan PT SPRH belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para pengunjuk rasa. * (Ian)