MP, SIAK SRI INDRAPURA – Bupati Siak, Afni Zulkifli, memimpin rapat sinkronisasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi (monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penekanan kuat pada optimalisasi peran ekonomi lokal.
Dalam rapat yang digelar di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026), Afni menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani dan pelaku UMKM setempat.
Menurut dia, program nasional MBG tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga harus menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah.
Afni menilai, hingga saat ini implementasi di lapangan belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha lokal, meski Kabupaten Siak memiliki sedikitnya 1.568 UMKM yang mayoritas bergerak di sektor pertanian.
“Tujuan utama program ini salah satunya membantu UMKM. Jika dapur SPPG lebih banyak berbelanja ke luar daerah, sementara pelaku lokal hanya kebagian sisa, ini tentu sangat disesalkan,” tegasnya dalam rapat tersebut.
Saat ini, terdapat 56 unit dapur SPPG yang tersebar di seluruh kecamatan di Siak. Afni meminta agar pengelola dapur segera membangun kemitraan aktif dengan UMKM dan petani lokal.
Dia juga mendorong kolaborasi antara yayasan pengelola dapur dengan organisasi perangkat daerah guna memetakan dan membina UMKM potensial sebagai pemasok tetap.
Pemerintah Kabupaten Siak, lanjutnya, bahkan siap melakukan penyesuaian anggaran untuk memastikan program MBG berjalan optimal. Selain itu, pengawasan kualitas gizi akan diperkuat melalui keterlibatan puskesmas dan tenaga ahli gizi di setiap wilayah.
Dalam evaluasi tersebut, Afni juga menyoroti kualitas menu MBG selama bulan Ramadan yang dinilai belum memenuhi standar gizi. Ia mengungkap adanya laporan menu untuk anak PAUD yang hanya berupa kacang-kacangan, buah, dan kue, tanpa pengolahan yang layak.
“Bahan yang ada seharusnya bisa diolah menjadi makanan yang lebih bergizi dan sesuai kebutuhan anak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi Pekanbaru, Syartiwidya, menyarankan agar Pemkab Siak memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM melalui kerja sama dengan Kadin dan perbankan. Ia menilai, tingginya kebutuhan dapur SPPG—yang bisa mencapai 2.500 porsi per hari per dapur—menuntut peningkatan kapasitas produksi pelaku usaha lokal.
Menurut dia, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi solusi strategis untuk membantu UMKM meningkatkan produksi sekaligus membuka lapangan kerja. Ia juga mendorong inovasi produk pangan lokal, seperti olahan ikan menjadi produk siap saji bernilai tambah.
Lebih jauh Syartiwidya mengungkapkan bahwa setiap dapur SPPG rata-rata mengelola anggaran hingga Rp1 miliar per bulan. Dengan 56 dapur yang ada, potensi perputaran dana di Siak mencapai Rp56 miliar per bulan, bahkan bisa menyentuh Rp65 miliar selama program berjalan.
“Dana ini harus berputar di Siak. Jangan sampai keluar daerah, karena dampaknya sangat besar bagi ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Syartiwidya juga mengusulkan konsep “One Product One Village” sebagai strategi pemberdayaan ekonomi desa, di mana setiap kampung memiliki produk unggulan untuk disuplai ke dapur MBG.
Dengan sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, pengelola SPPG, UMKM, petani, hingga perbankan—Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Siak. * (Infotorial)