MP, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menggelar pemaparan satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau masa bakti 2025–2030 di Balai Pauh Janggi, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah pada 2025 mengalami penurunan hingga sekitar Rp8,22 triliun. Pemprov Riau memfokuskan anggaran pada layanan dasar serta penguatan indikator makro daerah, termasuk sinkronisasi program strategis nasional.
“Pada tahun pertama ini, belum semua harapan masyarakat dapat kami tunaikan. Bukan karena kurang komitmen, tetapi kondisi fiskal dan situasi mengharuskan penyesuaian prioritas,” ujar SF Haryanto. Ia menyebutkan, sejak ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur, fokus utama diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait potensi kebocoran pajak dan retribusi.
Pemprov membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi bersama DPRD Provinsi Riau, memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak, serta mendorong penggunaan rekening Bank Riau Kepri Syariah untuk investasi di daerah. Target peningkatan PAD diproyeksikan bertambah Rp3–5 triliun dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, hingga pemanfaatan air permukaan.
Dari sisi capaian makro, pertumbuhan ekonomi Riau 2025 melampaui target RPJMD, dari sasaran 3,9–4,23 persen menjadi 4,7 persen dengan kontribusi 5,08 persen terhadap ekonomi nasional. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga melampaui target, lahan terbakar menurun, serta Indeks Modal Manusia meningkat. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,74 persen atau sekitar 7,1 juta jiwa, dan hampir seluruh rumah sakit serta puskesmas telah terakreditasi.
Namun, sejumlah tantangan masih membayangi. Kondisi jalan mantap baru mencapai 62 persen dari target 66 persen. Rasio gini berada di angka 0,304 dan tingkat kemiskinan 6,3 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka 4,6 persen—lebih tinggi dari harapan. Pemprov mendorong pelatihan, sertifikasi, serta penempatan kerja, termasuk peluang kerja ke luar negeri, agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.
Pada kesempatan itu, SF Haryanto juga mengajak masyarakat mendoakan Gubernur Riau Non Aktif Abdul Wahid agar diberi kekuatan menghadapi berbagai ujian. “Tahun pertama adalah masa konsolidasi dan pembenahan. Dengan dukungan seluruh kepala daerah kabupaten/kota dan masyarakat, kita optimistis melanjutkan pembangunan Riau dengan lebih kuat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau Taufik melaporkan inflasi Januari 2026 terkendali, bahkan tercatat deflasi 0,03 persen. Fluktuasi harga sempat dipengaruhi gangguan pasokan akibat bencana dan terputusnya akses jalan dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara, terutama komoditas cabai dan telur. Pemprov juga berkoordinasi dengan Sleman untuk menjaga pasokan. “Melalui pangan murah dan operasi pasar, kondisi bahan pokok relatif aman,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi sektor makanan terjaga. Pemprov juga berkolaborasi dengan Dinas Perikanan untuk menjaga ketersediaan ikan, terutama mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait penguatan ekonomi kerakyatan, Pemprov mencatat 813 unit koperasi Merah Putih telah clear and clean dari sisi lahan dan berpotensi menyerap hingga 1.600 tenaga kerja. Selain itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tengah memproses pembangunan pabrik telur serta pengolahan daging ayam dan sapi yang masuk tahap II persetujuan kementerian. Pemprov menyiapkan lahan 10 hektare dan menargetkan penyerapan lulusan SMK peternakan sebagai tenaga kerja.
